10 KRITERIA SEORANG MANAJER AKUNTANSI

Hasil survei perhitungan kami dikelas 3EB10:
1. Integritas
2. Disiplin
3. Bertanggung Jawab
4. Independen
5. Tegas
6. Interpersonal
7. Kemampuan Berorganisasi
8. Kreatif
9. Bekerja Sama
10. Daya Analisis

REAKSI MANAJEMEN BANK ATAS TARIF IURAN OJK

Pemerintah siap menetapkan iuran bagi lembaga keuangan nonbank. Besaran fee antara 0,03%-0,45%dariaset setiap perusahaan lembaga keuangan non-bank.Menanggapi rencana pemberlakuan iuran OJK, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), mengemukakan pungutan tersebut terlalu besar. "Kalau dilihat dari sisi aset, saya melihat, angka 0,03% itu masih cukup besar," ujar Direktur Eksekutif AAUI, Julian Noor.      Menurut dia, sebelumnya memang ada pemaparan konsep iuran OJK kepada industri, tapi belum menyentuh pada kebutuhan dana OJK. Sejatinya industri asuransi umum bersedia mengeluarkan sejumlah uang demi memperkuat peran regulator. Namun, AAUI meminta pemerintah melibatkan kalangan industri keuangan.

       Dari sini, pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa duduk bersama untuk mencari solusi dan membahas seberapa besar kebutuhan OJK. Kalangan industri asuransi berharap tidak menjadi pihak yang hanya menerima keputusan final, tapi juga didasarkan pada kebutuhan OJK. "Berapa yang ditanggung negara dan berapa yang ditanggung melalui industri. Dari sini bisa dilihat berapa besaran fee yang diperlukan," ungkap Julian.

       AAUI mengharapkan, OJK dapat menjalankan tugas secara efektif, lebih tegas, yang pada akhirnya bisa menggairahkan industri keuangan. Dengan regulasi yang kuat, industri akan tumbuh dengan baik dan kepercayaan masyarakat ikut meningkat.

       OJK memikul misi cukup berat, yakni mengawasi aktivitas seluruh industri keuangan, baik perbankan maupun nonbank. Total jenderal, OJK harus mengawasi aset sekitar Rp 9.600 triliun. Dengan asumsi pungutan OJK 0,04%, potensi pendapatan dari fee industri keuangan mencapai Rp 3,84 triliun.
 

Sementara pagu anggaran OJK tahun depan sebesar Rp 2,4 triliun. Total jenderal, lembaga superbodi tersebut akan mengantongi dana sekitar Rp 6,24 triliun.

sumber: http://hasanakmalalatas.blogspot.com/

 http://keuangan.kontan.co.id/news/industri-asuransi-menilai-iuran-ojk-terlalu-besar

DAMPAK POLITIK TERHADAP NILAI TUKAR DAN IHSG

Pergerakan Pasar Modal di suatu Negara mencerminkan adanya suatu stabilitas politik dan ekonomi yang sedang terjadi baik melalui kebijakan eksekutif maupun manuver-2 elit politisi di legislatif. Sehingga jika terjadi kegaduhan di bidang politik maka secara spontan akan terjadi turbulensi di Pasar Modal dengan segala dampaknya dibidang ekonomi dan pada akhirnya akan mempengaruhi pasar riil.

Indeks Saham Anjlok Setelah DPR Hapuskan Pilkada Langsung

26 September 2014

Keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai DPR menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Mereka memprediksi, kebijakan-kebijakan presiden mendatang, Joko Widodo atau Jokowi, akan dihambat oleh DPR.
Seorang investor saham, Alex Marco mengatakan, dua keputusan politik yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor domestik maupun asing adalah pengesahan UU Pilkada yang meniadakan pilkada langsung dan dominasi partai KMP di DPR.
Dari keduanya, yang paling tidak disukai oleh investor adalah dominasi KMP di DPR. Apalagi, kisruh UU Pilkada cenderung mereda karena Presiden SBY telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU atau perppu yang mengembalikan pilkada langsung.
Menurut Alex, dominasi KMP di DPR menimbulkan dugaan bahwa program-program Jokowi akan dijegal. “Nanti, program-program Jokowi yang harus melalui DPR, bisa dijegal oleh DPR. Akhirnya enggak bisa jalan,” katanya Jumat (3/10/2014).
“Kami tidak percaya kepada KMP. Keputusan di DPR itu kepentingan partai saja, bukan kepentingan rakyat, walau mereka mengatasnamakan rakyat,” ucapnya.
Data menunjukkan, setelah politisi Partai Golkar Setya Novan terpilih menjadi Ketua DPR periode 2014-2019, Kamis (2/10), indeks harga saham gabungan (IHSG) terpuruk 2,73 persen ke level 5.000,81 atau yang paling dalam sejak sejak Mei 2014.
Keterpurukan terjadi karena para investor asing hengkang setelah melepas sahamnya senilai Rp 1,6 triliun. Sementara seusai DPR menetapkan UU Pilkada yang menghapus pilkada langsung, Jumat (26/9), IHSG melemah 1,32 persen atau 68,81 poin menjadi 5.132,56.
Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI), Reza Priyambada menjelaskan, pelemahan IHSG terjadi karena banyaknya sentimen negatif, mulai dari menguatnya yen Jepang hingga pelemahan laju sejumlah bursa saham global setelah rilis data ekonomi AS dan Eropa yang menunjukkan penurunan.
“Juga pemberitaan yang bernada negatif terhadap pimpinan DPR,” kata Reza, Jumat.
Walau WKSI mengesampingkan pengaruh politik tergadap pasar, Reza melihat secara psikologis, dinamika politik mempengaruhi mood pelaku pasar untuk bertransaksi hingga IHSG  tidak mampu melanjutkan kenaikannya.
“Mungkin ada juga imbas dari politik. Kami telah mencoba mengesampingkan sentimen politik. Namun, saya dan tim melihat ini tahun politik, bagaimanapun, tentu ada imbas dari politik,” ujar Reza.
Analis PT Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya mengatakan, sentimen negatif dari kondisi politik dalam negeri sudah cenderung kecil.
Melemahnya IHSG belakangan ini, menurut William terjadi karena nilai tukar rupiah tidak kunjung membaik dan kebutuhan serta pengeluaran dolar AS cukup kuat. “Investor harus jeli, jangan terpengaruh berita yang membuatnya menjadi panik,” katanya.

IHSG Anjlok 40 Poin Pasca Terpilihnya Pimpinan MPR

8 Oktober 2014

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpangkas 40 poin pasca pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kekhawatiran lambatnya pertumbuhan ekonomi global juga memberi sentimen negatif.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah di posisi Rp 12.235 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan kemarin di Rp 12.185 per dolar AS.
Pada perdagangan preopening, IHSG anjlok 40,421 poin (0,80%) ke level 4.992,420. Sedangkan Indeks LQ45 jatuh 10,126 poin (1,19%) ke level 842,275.
Membuka perdagangan, Rabu (8/10/2014), IHSG terjun 53,917 poin (1,07%) ke level 4.978,924. Indeks LQ45 amblas 11,484 poin (1,35%) ke level 840,917.
Koalisi Merah Putih (KMP) kembali memenangkan persaingan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kali ini, koalisi yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (Demokrat) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut memenangkan persaingan dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR.
KMP sukses memenangkan Paket B yang terdiri dari Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, dengan para wakilnya Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang sebagai pimpinan MPR yang baru setelah memenangkan voting sebanyak 347 suara berbanding 330 suara.

Itu artinya, KMP sukses menguasai parlemen dengan menempatkan kader-kadernya pada posisi pimpinan MPR dan DPR. Pelaku pasar yang selama ini cenderung mendukung KIH mulai mengamankan portofolio dengan melepas saham.

Jokowi Bertemu Prabowo Rupiah dan IHSG Langsung Menguat

17 Oktober 2014

Nilai tukar rupiah di pasar uang menguat 170 poin seiring respons positif pasar terhadap perkembangan politik di tanah air setelah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto yang menjadi rivalnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Ini merupakan pertemuan pertama mereka setelah Pilpres lalu.

Rupiah ditransaksikan pada 12.090 per dolar AS, jauh lebih baik dibanding posisi sebelumnya yang mencapai 12.260 per dolar AS. “Sentimen positif didominasi dari dalam negeri, kondisi politik sebelumnya yang memanas sudah mulai kondusif. Adanya pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto membuat psikologis investor yakin kedepannya terhadap pasar investasi,” kata analis dari Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong, di Jakarta Jumat (17/10). Namun menurut kurs tengah Bank Indonesia rupiah masih berada pada 12.222 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melonjak 77,332 poin ke level 5028,946 setelah ada sentimen positif dari dalam negeri. Bahkan mengawali perdagangan kemarin pagi, IHSG naik tipis 6,565 poin (0,13%) ke level 4.958,179 di tengah melemahnya bursa-bursa regional. Aksi beli investor domestik menahan IHSG di zona hijau.

David Sumual, ekonom BCA mengatakan perkembangan politik akhir-akhir ini memang membawa angin segar bagi para pelaku pasar. “Pak Jokowi sudah bertemu dengan Pak Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar), dan pimpinan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Sekarang bertemu dengan Pak Prabowo. Ini tentu sangat baik,” paparnya. Beberapa waktu lalu, lanjut David, investor sempat cemas dengan masa depan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, parlemen didominasi oleh oposisi KMP sehingga dikhawatirkan bisa menghambat program-program pemerintah. Namun kekhawatiran ini sedikit pudar kala Jokowi menemui sejumlah tokoh dari KMP. “Checks and balances memang penting. Namun kerja sama antara pemerintah dan DPR juga penting,” katanya.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui adanya pengaruh kondusifitas politik terhadap para investor meskipun tidak terlalu besar.”Ada memang pengaruhnya,” ungkapnya.

Penguatan Rupiah-IHSG Efek Sesaat Pelantikan Jokowi

20 Oktober 2014

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistioningsih mengatakan, penguatan nilai tukar rupiah terhadap USD serta melesatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pasca pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sesaat.
“Sentiment sesaat, problemnya enggak semudah itu. Yang akan datang yang perlu dihadapi Pak Jokowi itu BBM, defisit transaksi berjalan. Dan perlu realisasi programnya, ini langkah awal positif,” ujarnya saat dihubungi Sindonews, Senin (20/10/2014).
Dia menuturkan, menguatnya nilai tukar rupiah dan IHSG ini juga dibantu pertemuan antara Jokowi dan rivalnya Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
“Kalau enggak ada pertemuan enggak seoptimis sekarang penguatannya. Rekonsiliasi Jokowi menjelang pelantikan dan Prabowo hadir dalam pelantikan ini dukungan positif dan direspon baik pelaku pasar,” tutur Lana.
Sementara, Kepala Ekonom BTN Agustinus Prasetyantoko mengungkapkan bahwa pelantikan Presiden RI ke-7 Jokowi memang membawa dampak positif terhadap rupiah dan IHSG.
Namun, pada dasarnya yang ditunggu pasar adalah komposisi kabinet Jokowi dan para personil yang akan mengisi kursi para pembantu Presiden tersebut.
“Ada memang satu fase sudah dilalui, Presiden resmi dan yang ditunggu itu yang penting komposisi kabinet, pasar masih menunggu personilnya. Kalau mengembirakan menguat lebih jauh,” jelasnya.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada hari ini ditutup terapresiasi sejalan dengan makin menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan awal pekan ini.
Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap USD berdasarkan data Bloomberg hari ini berakhir pada level Rp12.032 per USD. Posisi tersebut terapresiasi 56 poin dibanding penutupan Jumat (17/10/2014) di level Rp12.110 per USD.

• http://brita.indo.com/2014/09/ihsg-anjlok-setelah-dpr-menghapus-pilkada-langsung/
• http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/04/kalangan-investor-tak-percaya-koalisi-merah-putih
• http://finance.detik.com/read/2014/10/08/090707/2712705/6/ihsg-anjlok-40-poin-pasca-terpilihnya-pimpinan-mpr
• http://detik.club/pelantikan-jokowi-bakal-bikin-rupiah-perkasa-orang-ramai-ramai-lepas-dolar/

DAMPAK POLITIK TERHADAP NILAI KURS SAAT JOKOWI BERTEMU PRABOWO

Nilai tukar rupiah menguat tajam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pasca pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rivalnya saat pilpres Prabowo Subianto. Hal yang sama terjadi di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui adanya pengaruh kondusifitas politik terhadap para investor. Meskipun sebenarnya tidak terlalu besar.

"Ada memang pengaruhnya," ungkap Chatib saat berbincang di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2014)

Chatib melihat penguatan rupiah lebih dikarenakan faktor global. Karena pada saat yang sama juga terjadi penguatan pada nilai tukar mata uang Brazil, India, Afrika Selatan dan Turki.

"Tapi ini kan kalau dilihat global memang dalam tren seperti itu," sebutnya.

Menurutnya, pelaku pasar tetap akan berorientasi pada keuntungan. Chatib tidak melihat ada pelau pasar yang seperti aktivis. 

"Market itu sederhana. Jangan harapkan pasar itu jadi aktivis, logikanya profit," kata Chatib.



DAMPAK POLITIK TERHADAP NILAI KURS SAAT JOKOWI BERTEMU ABURIZAL BAKRIE

Jokowi telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Namun pertemuan tersebut juga ternyata tak mampu mendongkrak nilai tukar rupiah. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI), Jumat (17/10/2014), menunjukkan nilai tukar rupiah berada di level 12.222 per dolar AS. Angka tersebut menunjukkan rupiah terkoreksi 15 poin dari perdagangan sebelumnya di level 12.207 per dolar AS.

Sementara data valuta asing (valas) Bloomberg, justru mencatat nilai tukar rupiah menguat tipis. Meski begitu, nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan sebelumnya di level 12.260 oer dolar AS. Hingga menjelang siang, nilai tukar rupiah masih bertengger di kisaran 12.217 hingga 12.240 per dolar AS. Mengacu pada penelusuran Bloomberg, 24 mata uang di Negara.

sumber : http://arbyansenkbaw.blogspot.com/2014_11_01_archive.html

PENENTUAN DPR, MPR, DAN BUPATI

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menghasilkan situasi politik yang sangat berbeda dibanding pemilihan sebelumnya (Pasca-Reformasi 1998). Pertama, pilpres menghadirkan dua kutub koalisi sebagai residu kubu-kubu politik pendukung presiden, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Pendukung Prabowo (KPP). Kedua, tajamnya pengkutuban kubu politik itu berdampak pada proses legislasi dan politik legislatif. Mekanisme voting menjadi representasi kontestasi KIH dan KIP dalam penetapan kebijakan dan jabatan-jabatan publik di DPR dan MPR. 

Jumlah kursi DPR yang timpang antara KIH (208) dan KPP (352) mengakibatkan perdebatan atau musyawarah seolah dinegasikan. Atau, mungkin pula musyawarah sengaja diarahkan menuju situasi buntu. Maka tak keliru bila publik menilai motif kekuasaan lebih dominan ketimbang kemanfaatan publik dalam mengarahkan setiap proses politik di DPR setelah pilpres. Termasuk tampak saat penetapan UU Pilkada dan pemilihan pemimpin DPR dan MPR. 

Yang terbaru, KPP berencana mengajukan revisi UU Migas, UU Perbankan, UU Minerba, dan lebih dari seratus UU lainnya yang dinilai berhaluan liberal. Lagi-lagi, publik menilai motif politik lebih kuat ketimbang kemanfaatan publik atas wacana itu. Alasannya, mengapa inisiatif ini justru tidak mengemuka sebelum pilpres? Padahal saat itu lima dari enam partai politik pendukung KPP tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Ketimpangan politik antara dua koalisi itu berakibat pada praktek politik ekshibisionisme, yakni berupa praktek politik yang mengekspresikan kekuasaan/pengaruh secara terbuka kepada publik. Praktek politik ini biasanya menonjolkan penanda-penanda tertentu, berupa identitas politik, sikap-sikap, atau posisi kebijakan (Elkins dan Gaines, 2011). 

Dalam konteks Indonesia, kita mengenal istilah "pamer". Atau, mempertunjukkan dan membanggakan, terutama kekayaan, kehebatan, dan hal lainnya yang menonjolkan identitas seseorang atau kelompok tertentu. 

Seorang atau sekelompok ekshibisionis politik berusaha menarik perhatian publik pada dirinya dengan mempertontonkan perilaku politik tertentu. Para ekshibisionis politik biasanya mengekspos motif kekuasaan atau pengaruh secara vulgar dalam praktek atau proses politik. Atau, dalam cara yang lebih halus ekshibisionis politik membungkus sedikit motif kekuasaannya dengan argumen-argumen kebijakan tertentu yang sebenarnya tak mampu menyembunyikan hasrat berkuasa. 

Kasus penetapan UU 22 Tahun 2014 yang memutuskan pilkada oleh DPRD merupakan contoh praktek politik ekshibisionisme. Salah satu argumen yang disampaikan koalisi DPR pendukung pilkada tak langsung saat sebelum voting UU itu berkaitan dengan relevansi pemilu dan demokrasi. Mereka berargumen bahwa pilkada oleh DPRD tidak akan mengurangi derajat demokrasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara yang lebih mapan dalam berdemokrasi, seperti Amerika, Jepang, Belanda, dan Australia, tetap demokratis meski kepala pemerintahan tak langsung dipilih rakyat.

Argumen itu bias karena ada perbedaan situasi akuntabilitas elektoral antara negara-negara itu dan Indonesia. Amerika, Jepang, Belanda, dan Australia memang memilih kepala pemerintahan lewat lembaga perwakilan. Tapi wakil rakyat mereka relatif lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, akuntabilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan DPRD terbilang rendah.

Sebagaimana data KPK, anggota DPRD yang terlibat tindak pidana korupsi berjumlah hampir sepuluh kali lipat dibanding kepala daerah yang berurusan dengan kasus yang sama. Hingga 2014, sebanyak 313 gubernur dan bupati/wali kota terlibat tindak pidana korupsi. Dalam 10 tahun terakhir, akumulasi anggota DPRD yang terjerat tindak pidana korupsi mencapai 3.000-an atau sekitar 300 orang per tahun. 

Belum lagi kepercayaan publik terhadap para legislator yang terus menurun, karena buruknya kinerja mereka. Hasil survei Institut Riset Indonesia pada September 2013 menemukan bahwa 60,9 persen publik menilai kinerja anggota DPR tidak baik. Sebulan kemudian, riset opini Pol-Tracking Institute menemukan 61,68 persen publik menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPR. Faktanya, DPR 2009-2014 hanya berhasil mengesahkan 69 dari 248 RUU (27,8 persen) yang diprioritaskan dalam program legislasi nasional.

Praktek politik ekshibisionisme sebenarnya tak selalu tampak negatif. Para elite pemerintahan, legislator, dan senator berhak "memamerkan" inisiatif serta hasil kebijakan yang bermanfaat untuk publik. Misalnya, perbaikan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Artinya, para elite harus memenuhi akuntabilitas elektoral. 

Cara sederhana untuk menakar akuntabilitas elektoral bisa dilakukan dengan mengukur kapasitas parlemen maupun pemerintah dalam merespons permintaan dan kebutuhan publik dalam kebijakan. Misalnya, mengukur seberapa besar APBN atau sebuah UU berkontribusi merealisasi kemanfaatan publik. Sebaliknya, praktek voting sejak penetapan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD hingga pemilihan pimpinan MPR tak mencerminkan akuntabilitas elektoral para pembuat kebijakan.

sumber: http://www.tempo.co/read/kolom/2014/10/14/1715/Politik-Ekshibisionisme

        http://finance.detik.com/read/2014/10/17/155155/2722087/6/rupiah-kinclong-usai-pertemuan-jokowi-  prabowo-ini-kata-chatib

Indonesia Berpesta

            Pesta Syukuran Rakyat #Salam 3 Jari yang digelar seusai pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada Senin, 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla diarak para pendukungnya dalam acara pawai budaya ke Istana Negara menggunakan andong (kereta kuda). Bazar kuliner “makan gratis sampai habis” dan pentas musik turut menyemarakan pesta rayat yang berlangsung hingga malam hari.

          Lebih menarik lagi, dalam barisan pawai budaya mengantarkan Presiden Jokowi ke Istana Negara, terlihat komunitas Falun Dafa Indonesia menampilkan atraksi marching band dan genderang pinggang. Mereka membawa spanduk di barisan depan dengan tulisan: “Himpunan Falun Dafa Indonesia mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.” Penampilan mereka menarik perhatian orang karena ketertiban, kerapian dan permainan musik mereka yang anggun dan mempesona.

          Sementara itu, saat konser musik yang diikuti puluhan artis ternama ibukota di Monas, Jokowi melepas ratusan lampion. Aksi pelepasan lampion juga dilakukan di kota-kota besar di Indonesia sehingga total lampion yang diterbangkan sebanyak 17,480 buah. Lampion tersebut dianggap merupakan simbol harapan, persatuan, dan kebersamaan sebuah negara kepulauan. Syukuran juga dilakukan di kota-kota besar di Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

 

        Menurut saya, pesta rakyat tersebut adalah acara positif yang dilaksanakan sebagai syukuran terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden. Hal ini baru sangat jarang terjadi, masyarakat dapat menikmati pesta rakyat ini dengan antusias dan bersukacita. Melalui pesta rakyat tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk turut serta bekerja sama membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik, terutama bagi generasi muda yang adalah tonggak masa depan bangsa supaya bersiap untuk membawa perubahan positif atas bangsa Indonesia ini. Jadi, tidak hanya Presiden Joko Widodo yang terbeban buat bangsa Indonesia, melainkan kita juga bersama-sama melakukan hal yang positif yang dapat membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang adil, sejahtera, aman, tentram, dan damai.

Sumber:
http://www.merdeka.com/peristiwa/pesta-rakyat-di-pelantikan-jokowi-jusuf-kalla.html
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/20/ndq51x-fitra-itu-bukan-pesta-rakyat-tapi-pesta-jokowi

NEW HOPE

Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara resmi telah ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, pada 20 Oktober  2014 lalu. Kemenangan itu diraih karena figur keduanya disukai masyarakat. KPU menetapkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres setelah unggul dengan perolehan suara 53,15 %. Secara akumulatif Jokowi-JK memperoleh 70.997.833 suara (53,15 %) sehingga dipastikan akan memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), mendapat 62.576.444 suara (46,85 %). Selisih perolehan keduanya yakni sebesar 8.421.389 suara. Khusus di Maluku, pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan 443.040 suara, sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 433.981 suara. Angka partisipasi memilih di provinsi Maluku sebesar partisipasi 71,20 % dengan suara sah sebanyak 877.021 suara dan tidak sah 4.427 suara.

Harapan saya kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo:

1. Menjadi pemimpin yang memberi tauladan baik, yang berpegang teguh kepada Al-qur’an , Al-hadits, dan taat UUD 1945 serta Pancasila. Pemimpin yang tidak gila harta, Sosok presiden yang peduli dan mementingkan rakyat dari negaranya. Begitu pula dengan rakyat Indonesia yang rindu dan mendambakan kehadiran sosok pemimpin yang menjamin kesejahteran dan mengayomi rakyat negaranya.
2. Presiden baru haruslah memperbaiki kondisi pembangunan negara. Pembangunan negara saat ini sangat tidak merata, disalah satu daerah pembangunan berjalan pesat namun didaerah yang lain pembangunan belum berjalan, bahkan untuk sekedar aliran listrik pun beberapa daerah belum mendapatkannya.
3. Harus dapat merangkul dan mensejahterakan masyarakat didaerah perbatasan negara. Karena perbatasan negara adalah etalase bangsa, kondisi yang tercermin dari daerah perbatasan negara dapat disimpulkan sebagai kondisi yang juga ada di dalam pusat negara tersebut. Presiden sebaiknya mengadakan pembangunan dimulai dari daerah perbatasan kemudian dilanjutkan daerah sentral, bukan sebaliknya. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan lebih terjamin, selain itu masyarakat daerah perbatasan tidak akan merasa dianak tirikan lagi oleh pemerintah.
4. Presiden yang terpilih nanti diharapkan presiden yang peduli dengan kondisi pendidikan anak bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa. Bukan hanya peduli, namun juga memberikan langkah nyata untuk meratakan pendidikan bangsa ke setiap daerah.

http://www.lsi.or.id
http://nurulirmawati.wordpress.com