Halaman

Senin, 19 Januari 2015

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi US$ 294,4 Miliar

 Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2014 kemarin mengalami peningkatan sebesar 11,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2014 yang tercatat sebesar 10,9 persen (yoy). 

Dengan pertumbuhan tersebut, posisi ULN Indonesia pada akhir November 2014 tercatat sebesar US$ 294,4 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar US$ 133,9 miliar atau 45,5 persen dari total ULN dan ULN sektor swasta US$ 160,5 miliar atau 54,5 persen dari total ULN. 

Meskipun secara tahunan mengalami akselerasi pertumbuhan, posisi ULN November 2014 turun 0,2 persen jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya karena turunnya posisi ULN swasta.

Perkembangan ULN pada November 2014 dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik yang meningkat di saat pertumbuhan ULN sektor swasta melambat. 

ULN sektor publik tumbuh 8,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,9 persen (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi peningkatan kepemilikan surat utang Pemerintah oleh asing. Di sisi lain, ULN sektor swasta tumbuh 14,7 persen (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 15,4% (yoy). 

Berdasarkan jangka waktu asal, peningkatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN berjangka panjang maupun pendek. Pada November 2014, ULN berjangka panjang tumbuh 11,3 persen (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Oktober 2014 yang sebesar 10,9 persen (yoy). 

Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 14,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 10,9 persen (yoy). 

Pada November 2014, ULN berjangka panjang tercatat sebesar US$ 246,3 miliar, atau mencapai 83,7 persen dari total ULN. Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai US$ 129,5 miliar atau 96,7 persen dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar US$ 116,8 miliar atau 72,7 persen dari total ULN swasta.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. 

Ke depan, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. (Yas/Gdn)

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2163210/utang-luar-negeri-indonesia-naik-jadi-us-2944-miliar

Transaksi Berlian Bisa Dongkrak Penerimaaan Pajak Negara

Pemerintah memasang target penerimaan perpajakan menjadi Rp 1.484,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Asumsi ini mengalami kenaikan Rp 104,6 triliun dari patokan APBN 2015 sebesar Rp 1.380 triliun. 

Pengamat Ekonomi, Chaerul Djakman mengatakan, pemerintah masih bisa menyisir penerimaan pajak dari aktivitas bisnis yang selama ini belum tersentuh. Salah satunya transaksi berlian atau permata di Indonesia. 

"Berlian dan permata kalau dibawa di Bandara Soekarno Hatta, ketahuan Bea Cukai tapi tidak kena pajak," ungkap dia dalam Rapat Dengar Pendapat antara Pakar Ekonomi dan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2015). 

Menurutnya, potensi penerimaan pajak dari transaksi berlian dan permata di Indonesia sangat besar. Chaerul menyebut, penjualan satu karat berlian di Tanah Air dibanderol Rp 30 juta. 

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi lain, Umar Juoro berpendapat, kecenderungan penerimaan pajak terus mengalami tekanan sehingga target kenaikan Rp 104 triliun cukup berat. 

"Di 2014 saja, shortfall penerimaan pajak cukup besar karena 80 persen lebih disumbang dari PPh Badan. Badan usaha ini kebanyakan penghasil komoditas yang tertekan akibat melorotnya harga komoditi. Jadi impeknya juga akan terasa pada tahun ini," jelasnya. 

Di sisi lain, sambung Umar, jika pemerintah ingin menggenjot penerimaan perpajakan dari cukai rokok atau tembakau, maka bukan kesehatan yang menjadi prioritas utama. 

"Penerimaan cukai dari minuman mengandung etil alkohol belum optimum. Jadi pemerintah mau memikirkan kesehatan atau revenue," tegasnya.(Fik/Gdn)

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2163192/transaksi-berlian-bisa-dongkrak-penerimaaan-pajak-negara

Jokowi Minta Strategi Realistis Penuhi Target Penerimaan Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Kementerian Keuangan dapat menyiapkan strategi realistis untuk mencapai target penerimaan pajak yang naik sekitar Rp 101 triliun di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (19/1/2015) usai menemui Presiden Jokowi di istana untuk menyampaikan pembahasan RAPBN-P 2015.
"Intinya kami diminta menyiapkan strategi realistis, straight to the point mengenai pajak yang naik kalau dibandingkan APBN 2015 naik sekitar Rp 101 triliun. Itu yang diminta untuk dijelaskan," kata Bambang.
Ia menambahkan, target penerimaan pajak itu memang di luar kebiasaan. Kenaikan penerimaan pajak biasanya tidak lebih di atas 20 persen per tahun. "Kalau ini dihitung pertumbuhannya kira-kira 40 persen," kata Bambang.
Menurut Bambang, Presiden Jokowi juga meminta Kementerian untuk menargetkan asumsi lebih realistis terutama pertumbuhan ekonomi, harga minyak internasional, nilai tukar rupiah dan lifting minyak.
Khusus lifting dan harga minyak, Bambang mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan harga minyak realistis. Hal itu berkaitan dengan penerimaan negara mengingat harga minyak dunia merosot.
"Dikhawatirkan asumsi harga tinggi, maka akan ada penerimaan yang tidak bisa direalisasikan. Ini bisa ganggu nantinya kegiatan dari pemerintah," tutur Bambang.
Selain itu, Bambang mengatakan, kementerian juga diharapkan dapat mengikuti pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sehingga dapat selesai tepat waktu. "Sesuai kesepakatan dengan banggar diharapkan bisa selesai 12 Februari 2015," kata Bambang. (Sugeng/Ahm)

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2163222/jokowi-minta-strategi-realistis-penuhi-target-penerimaan-pajak

Suntik PMN, Menteri BUMN Ingin RI Bisa Swasembada Gula

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Kementerian Keuangan dapat menyiapkan strategi realistis untuk mencapai target penerimaan pajak yang naik sekitar Rp 101 triliun di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (19/1/2015) usai menemui Presiden Jokowi di istana untuk menyampaikan pembahasan RAPBN-P 2015.
"Intinya kami diminta menyiapkan strategi realistis, straight to the point mengenai pajak yang naik kalau dibandingkan APBN 2015 naik sekitar Rp 101 triliun. Itu yang diminta untuk dijelaskan," kata Bambang.
Ia menambahkan, target penerimaan pajak itu memang di luar kebiasaan. Kenaikan penerimaan pajak biasanya tidak lebih di atas 20 persen per tahun. "Kalau ini dihitung pertumbuhannya kira-kira 40 persen," kata Bambang.
Menurut Bambang, Presiden Jokowi juga meminta Kementerian untuk menargetkan asumsi lebih realistis terutama pertumbuhan ekonomi, harga minyak internasional, nilai tukar rupiah dan lifting minyak.
Khusus lifting dan harga minyak, Bambang mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan harga minyak realistis. Hal itu berkaitan dengan penerimaan negara mengingat harga minyak dunia merosot.
"Dikhawatirkan asumsi harga tinggi, maka akan ada penerimaan yang tidak bisa direalisasikan. Ini bisa ganggu nantinya kegiatan dari pemerintah," tutur Bambang.
Selain itu, Bambang mengatakan, kementerian juga diharapkan dapat mengikuti pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sehingga dapat selesai tepat waktu. "Sesuai kesepakatan dengan banggar diharapkan bisa selesai 12 Februari 2015," kata Bambang. (Sugeng/Ahm)

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2163222/jokowi-minta-strategi-realistis-penuhi-target-penerimaan-pajak

Sempat Masuk ICU, Kesehatan Pengusaha Nyentrik Bob Sadino Membaik

Sempat masuk ruang ICU, kondisi kesehatan Pengusaha nyentrik Bob Sadino saat ini berangsur membaik. Pria kelahiran Pria kelahiran Lampung, 9 Maret 1939 ini sebelumnya sempat dikabarkan telah meninggal dunia.

"Om Bob belum meninggal. Tega sekali yang mengabarkan seperti itu. Kini Om Bob sedang dalam perawatan dan saya masih di rumah sakit," kata orang dekat Bob Sadino, Zainal Abidin saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (19/11/2014).

Zainal menuturkan, Bob sempat masuk ruang ICU pada Selasa (18/11/2014) kemarin. Kini kondisi kesehatan Bob sudah mulai membaik dan kembali masuk ruang perawat.
Lalu apa penyakit yang diidap Bob?
Dia menuturkan tidak ada penyakit yang spesifik yang membuat Bob masuk rumah sakit. Menurut Zainal, Bob hanya kelelahan. Nafsu makan Bob juga hilang sehingga tidak ada makanan yang masuk ke tubuh pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchick tersebut.
"Sakitnya sudah lama. Sejak tante meninggal, om Bob memang agak drop. Sudah tidak bisa kemana-mana," terang dia.

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2136344/sempat-masuk-icu-kesehatan-pengusaha-nyentrik-bob-sadino-membaik

BBM Turun Naik, Kemenhub Cari Sistem Penyesuaian Tarif Angkutan

Pemerintah resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  masing-masing untuk premium menjadi Rp 6.600 dan solar Rp 6.400 per liter.
Harga BBM bersubsidi turun pun disikapi lewat surat edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor SE 1 Tahun 2015  tentang penyesuaian angkutan umum kelas ekonomi untuk angkutan jalan minimal turun 5 persen dari tarif sebelumnya  dan penyebrangan 4 persen.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Djoko Sasono mengatakan, saat ini Kemenhub sedang mencari mekanisme yang tepat untuk penyesuaian harga ke depannya. Dia mengakui, perubahan harga BBM akan fluktuatif mengikuti harga minyak dunia.
"Kami sedang pikirkan frekuensi fluktuasi, perlu ada interval perubahan harga minyak ini, yang nanti tidak akan ada perubahan terhadap tarif. Mekanisme ini yang kami pikirkan ke depan," kata dia Jakarta, Senin (19/1/2015).
Dia mengatakan, penurunan saat ini mesti dilakukan supaya masyarakat mendapat kepastian dari dampak harga BBM bersubsidi turun.
"Tentunya masyarakat mendapat kepastian penurunan tarif dari BBM," ujar Djoko.
Dia menekankan, perhitungan dengan nominal yang disebutkan tidak mengabaikan aspek pelayanan dan keamanan.
"Ini memang sama-sama hadapi perkembangan terus fluktuasi ke depan. Penghitungan tarif memasukkan aspek keselamatan, tercermin lewat beberapa komponen," tandas dia.
Sebagai informasi,  dengan kebijakan penurunan BBM per 19 Januari 2015 ini maka harga BBM bisa berubah 2 minggu sekali. Hal ini sebagai dampak revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 Tahun 2014 yang menetapkan perubahan harga BBM dalam sebulan sekali. (Amd/Ahm)

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2163201/bbm-turun-naik-kemenhub-cari-sistem-penyesuaian-tarif-angkutan

Menumpuk Lama di Pelabuhan, Pemerintah Bakal Sita Kontainer

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan mandat untuk membuat aturan penimbunan barang yang melebihi waktu 30 hari.  Selama ini banyak penimbunan barang karena sebagian besar perusahaan belum memiliki gudang penyimpanan.
Adapun mandat itu diberikan setelah rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Bidang Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono yang menyekapati akan diberlakukannya aturan ketat terhadap barang-barang yang tertimbun selama 30 hari di Pelabuhan Tanjung Priok.
Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengaku telah memiliki skema untuk mengatur keberadaan kontainer-kontainer yang lama tertimbun tersebut.

"Kalau makanan relatif cepat karena nggak  bisa ditimbun. Bea cukai punya peraturan, kalau 30 hari barang tidak bisa dikuasai, 60 hari menjadi barang dikuasai negara, ditambah 40 hari lagi menjadi barang milik negara. Regulasi ini yang akan kita pakai," kata dia, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Agung mengatakan, jika aturan tersebut dinilai cukup untuk mengendalikan penimbunan barang di pelabuhan, maka pihaknya akan segera melakukan pembicaraan dengan instansi terkait. " Apakah cukup ini atau nanti akan dipercepat akan kita lakukan pembicaraan dengan instansi lain," lanjut dia.

Sementara, Agung menilai banyaknya barang yang menumpuk di pelabuhan disebabkan oleh berbagai faktor. Ia menyebut salah satu penyebab terjadinya penumpukan barang adalah banyaknya perusahaan belum memiliki gudang penyimpanaan.

"Dia sudah dapat surat pengeluaran barang  tapi karena dia tidak punya gudang, ditimbun di sini, jadi pelabuhan menjadi tempat timbun itu juga masalah," tutupnya. (Amd/Ahm)

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2069250/menumpuk-lama-di-pelabuhan-pemerintah-bakal-sita-kontainer

Polisi Diminta Ungkap Ekspor 91 Kontainer Timah Ilegal

Tim gabungan Polda Babel berhasil menggagalkan 91 kontainer timah ilegal milik 23 perusahaan yang akan dikirimkan ke Singapura pada Selasa (9/9/2014) malam di Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang. Pengamat pertimahan, Bambang Herdiansyah, mengapresiasi langkah ini dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasusnya sampai selesai.

"Saya mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh tim gabungan polda babel dan berharap kepolisian bisa mengungkap tuntas kasus tersebut," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

Bambang mengatakan sesungguhnya hal yang cukup sulit untuk mengungkap ekspor timah ilegal di wilayah Babel jika tanpa memiliki kesungguhan pihak kepolisian.  Ia mengatakan selama ini timah ilegal bisa menjadi legal hanya bermodal laporan survei timah saja.

Idealnya kehadiran surveyor yang bertugas memverifikasi timah untuk diekspor bisa meminimalkan praktek ekspor timah ilegal.  "Sayangnya surveyor dibiarkan menjalankan tugasnya tanpa pengawasan," kata Bambang.

Sesuai ketentuan, Bambang mengatakan, surveyor seharusnya memverifikasi timah yang akan diekspor mulai dari kadarnya hingga asal-usul barang sebelum menerbitkan laporan survey.  Saat sebuah perusahaan sudah mengantongi laporan survei maka sulit mengharapkan bea dan cukai bisa mengendus timah ilegal yang diekspor.

"Bea cukai hanya memverifikasi apakah spesifikasi barang sesuai dengan dokumen, kalau sesuai ya lolos," pungkasnya.

sumber:http://news.liputan6.com/read/2105423/polisi-diminta-ungkap-ekspor-91-kontainer-timah-ilegal

Ahok Tolak Hadiri Kegiatan yang Digelar FPI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku siap menjadi pembicara dalam acara keagamaan apapun, tak terkecuali peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadirinya hari ini di Gedung Smesco, Jakarta Selatan.

Namun, pria yang karib disapa Ahok itu menolak bila ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mengundangnya.
"Ngapain? Nggak jelas organisasinya (FPI)," ujar Ahok, Minggu (18/1/2015).

Untuk agenda-agenda keagamaan ini, terutama pada akhir pekan, Ahok akan membagi agendanya dengan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Sekda, atau para Deputinya. Yang pasti, pihaknya akan berusaha meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut.

"Tergantung juga (akan hadir), kita bagi-bagi sesuai dengan jadwal, bisa saya atau lainnya," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu. 

Hari ini, Ahok menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Rumah Kajian Al-Quran Al Barru. Dalam acara tersebut hadir Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nazaruddin Umar.
Hubungan Ahok dan FPI memang tak harmonis. FPI berdemonstrasi saban Jumat sepanjang September 2014 untuk menolak Ahok jadi gubernur DKI. Bahkan aksi itu sempat diwarnai kericuhan. Ahok meradang dan melayangkan surat rekomendasi pembubaran FPI ke Kemenkum HAM dan Kemendagri.

FPI pun tak mau kalah. FPI dan ormas lainnya juga melantik Gubernur DKI tandingan yang bernama Fakhrurozy. Mereka mengklaim pelantikan itu sesuai konstitusi lantaran dipilih oleh 40 ribu suara yang hadir saat demonstrasi di Gedung DPRD, Jakarta. (Ali/Yus)
sumber:http://news.liputan6.com/kategori/inspirasi-anak-bangsa

Australia: Eksekusi Mati di Indonesia Bukan Solusi Lawan Narkoba

 Setelah 6 terpidana mati kasus narkoba dieksekusi mati, kini giliran penyelundup barang haram asal Australia yang dikenal dengan 'Bali Nine' masuk daftar. Dua di antaranya akan menjalani hukuman tersebut dalam waktu dekat.

Duo warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, divonis hukuman matipada tahun 2006, karena dianggap sebagai anggota komplotan pengedar narkoba tersebut.
"Hukuman mati 2 penyelundup narkoba Australia di Indonesia tidak akan memecahkan masalah narkoba di negara itu," ucap Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, seperti dikutip dari BBC, Senin (19/1/2015).
"Saya tidak percaya bahwa eksekusi mati itu adalah solusi atau jawaban untuk memecahkan masalah narkoba, serta perdagangan obat-obatan terlarang dari dan keluar Indonesia," tambah Bishop.

"Namun, ini adalah hukum Indonesia, dan itu menjadi pengingat bahwa kasus narkoba berakibat hukuman yang sangat berat di beberapa negara, khususnya di Indonesia," jelas Bishop.
Sejauh ini, pemerintah Australia berusaha keras agar kedua warga negaranya tak dijatuhi hukuman mati.

"Australia akan terus berupaya membantu terpidana narkoba 'Bali Nine' Myuran Sukumaran dan Andrew Chan," tambah Bishop setelah eksekusi enam orang terkait kasus narkoba pada hari Minggu 18 Januari 2014.
Lima dari enam orang yang dieksekusi mati di Indonesia adalah warga negara asing dari Brasil, Belanda, Malawi, Nigeria, dan Vietnam. Hukuman tersebut membuat Brasil dan Belanda menarik duta dari Indonesia sebagai protes, karena Presiden Joko Widodo tidak memberikan grasi kepada salah satu penyelundup narkoba tersebut.

Dalam upaya membantu Sukumaran dan Chan, Bishop pun menyatakan Australia akan terus menunjukkan kepada pemerintah Indonesia bahwa terpidana mati itu telah berusaha keras berbuat baik selama di tahanan.
Penolakan Grasi
Menlu Bishop juga mengungkapkan, dia telah mengirimkan surat kepada Menlu Indonesia Retno Marsudi pada bulan Desember 2014 terkait grasi untuk dua orang tersebut. Dan belum lama ini baru diketahui hasilnya.
"Permintaan kami ditolak, atas dasar Indonesia mengklaim tengah menghadapi krisis dalam hal maraknya perdagangan narkoba, dan percaya bahwa hukuman mati harus diterapkan," jelas Bishop.
"Surat penolakan grasi untuk Sukumaran telah disampaikan ke penjara Kerobokan di Bali oleh pejabat pemerintah pada Rabu 14 Januari lalu," demikian menurut laporan media Australia.

Sementara Chan belum diberitahu secara resmi, bahwa tawaran grasi itu telah ditolak. "Sampai dikeluarkan keputusan selanjutnya, eksekusi mati Sukumaran belum dilakukan," jelas Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sudah sejak lama pemerintah Australia menentang hukuman mati dan eksekusi warga Australia oleh pemerintah asing. Kendati demikian, Bishop belum menyatakan akan menarik duta besarnya untuk Indonesia jika proses hukuman tersebut tetap dijalankan Indonesia.

"Saya belum bisa berspekulasi apa yang akan terjadi seandainya pemerintah Indonesia melaksanakan ancamannya untuk mengeksekusi Australia," tutur dia.

Pada kesempatan itu, Bishop juga memaparkan kunjungannya kepada keluarga dua orang terpidana mati itu pada akhir pekan. "Mereka berharap dan berdoa, bahwa akan ada pengampunan," ucapnya.
Anggota 'Bali Nine' yang telah diadili terdiri dari delapan laki-laki dan satu perempuan. Mereka  berusia antara 18 dan 28 tahun pada saat ditangkap.
Bali Nine adalah sebutan yang diberikan media massa kepada sembilan orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali, Indonesia, dalam usaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia.

Kesembilan orang tersebut adalah Andrew Chan -- disebut pihak kepolisian sebagai 'godfather' kelompok tersebut, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush dan Martin Stephens.
Setelah menjalani serangkaian banding, tujuh lainnya menjalani hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Indonesia mengakhiri masa moratorium eksekusi mati selama empat tahun pada 2013. Namun tidak ada eksekusi pada 2014. (Tnt/Ein)
sumber:http://news.liputan6.com/kategori/inspirasi-anak-bangsa

Guru Besar UNJ Arief Rahman: Guru Pemarah Cepat Meninggal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menggelar acara Gelar Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (Gelar MBMI). Sejumlah tokoh pendidikan hadir dalam acara gebyar tersebut, salah satunya yakni Guru besar di Universitas Negeri Jakarta Arief Rahman.

Di depan 1.500 peserta SM3T, Arief Rahman memberikan motivasi agar menjadi guru teladan di daerah terpencil.

"Jangan jadi guru marah-marah. Mengeluh terus, lalu pesimis, lalu bekerja tidak ikhlas. Guru-guru seperti itu biasanya cepat meninggal," celetuk Arief dalam acara Seminar nasional pendidikan, kebangkitan pendidikan daerah tertinggal di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Celetukan Arief ini pun sontak disambut oleh ribuan guru SM3T yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian Arief juga memberikan 5 tips kepada para peserta yang hadir bagaimana caranya menjadi guru Profesional.

"Untuk jadi guru profesional ada 5. Yang pertama punya norma-norma dan nilai yang baik. Harus punya etika. Yang ketiga sikap dan attitude. Lalu Kepribadian dan kebiasaan. Yang terakhir guru harus punya ilmu," ucap Arief.

Acara Gelar Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI) merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas pengabdian para sarjana pendidikan di daerah 3T melalui kemasan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) yang merupakan rintisan program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia.

Lebih dari 1.500 tamu undangan hadir mulai dari peserta SM3T, PPG, PPGT, dan PPG SMK Kolaboratif serta beberapa Menteri Kabinet Pembangunan II terkait dan pimpinan di lingkungan Kemendikbud. Para pimpinan dari beberapa Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) seperti Rektor, Pembantu Rektor, dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKPI) juga dipastikan akan hadir.

Gelar MBMI 2014 ini sekaligus menjadi momen untuk menjalin silaturahmi antara pihak Kemendikbud dan lembaga pendidikan di perguruan tinggi dengan para sarjana pendidikan yang telah selesai mengabdi di daerah. Untuk menambah pengetahuan para calon guru, Kemendikbud juga telah menyiapkan seminar pendidikan. Malam keakraban para pengabdi pendidikan ini akan menjadi puncak dari acara Gelar MBMI.
sumber:http://news.liputan6.com/kategori/inspirasi-anak-bangsa

Menpora Tantang Para Pemuda Membangun Desa

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda kembali menyelenggarakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3).

Program yang telah memasuki tahun ke-24 ini melibatkan 837 pemuda terpilih berasal dari 33 provinsi yang terdiri dari 485 peserta pria dan 352 peserta perempuan.

Nantinya para pemuda sarjana akan mengabdi selama 2 tahun dan tersebar di 408 desa. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian di desa-desa yang berkonsentrasi pada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Sebelum terjun langsung ke lapangan, para pemuda dengan multidisiplin dengan nilai Indeks Prestasi (IP) akademik rata-rata di atas 3,24 ini akan mendapat pembekalan selama 14 hari sejak 10 September hingga 23 September 2014.
Pembekalan yang mengangkat tema "Dengan PSP3, Kita Tingkatkan Kemandirian Pemuda Dalam Rangka Mendukung Ekonomi Pedesaan" dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Jumat 12 September 2014 di Brigif 2 Marinir TNI Angkatan Laut, Cilandak KKO, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menpora Bekali Peserta Program PSP3 Tahun 2014


Pada program PSP3 tahun ini, Kemenpora akan fokus pada peningkatan produktivitas masyarakat pedesaan melalui menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilandasi pada semangat kebangsaan. Para pemuda dituntut harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di desa.

“Sebagai agen perubahan (agent of change), peserta PSP3 akan dibekali materi karakter dan budaya wirausaha, karakter pencipta lapangan kerja dan bukan sebagai pencari kerja”, jelas Menpora Roy Suryo. 

Menurut Roy, peserta PSP3 sejatinya mampu menciptakan aktivitas usaha bersama masyarakat desa dengan berbasis kekayaan sumber daya alam dan local wisdom (kearifan lokal) yang dimiliki setiap desa di mana mereka berada.

Selama pembekalan para peserta mendapatkan informasi mengenai Masalah Sarjana dan Pembangunan Perdesaan, Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepemudaan di era global.


Ada juga materi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seperti Metode Penyadaran Masyarakat dan Penyusunan Rencana Kerja Peserta PSP3. Sedangkan materi yang ditujukan pada pengembangan karakter misalnya Membangun Kepeloporan Pemuda dan Kemandirian, khususnya di Perdesaan dan Bagaimana Menumbuhkan Daya Saing bagi Pemuda.
Dengan berbagai materi pembekalan tersebut, diharapkan peserta PSP3 angkatan XXIV tahun 2014 memiliki bekal wawasan, ketrampilan, kompetensi dan motivasi yang memadai untuk diterjunkan sebagai penggerak, pendamping, dan pemandiri masyarakat di 408 desa yang berada di 66 kabupaten/kota di 33 provinsi.
(Advertorial/Gil/Ans)

sumber:

Apersi: Subsidi Rumah Rp 5 Triliun Tak Memadai

 Alokasi anggaran subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pemerintah pada 2015 sebesar Rp 5,1 triliun dinilai masih belum memadai untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Ilen Budhyarsyah menyebutkan, meski skema subsidi FLPP sudah cukup baik, namun pemerintah juga harus terus menaikkan plafon subsidi agar MBR merasa negara hadir mengatasi masalah ini.
"Angka Rp 5,1 triliun dalam APBN itu masih belum cukup untuk menstimulasi pasokan rumah bagi MBR. Kami sebagai pengembang yang konsen pada pembangunan rumah subsidi sangat berharap pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi, agar tingginya angka kekurangan rumah dapat ditekan. Apalagi kita ketahui setiap tahun angka ini terus bertambah sekitar 300 ribu unit,” jelas Ilen di Tangerang, seperti dikutip dari lamanwww.rumah.com, Senin (19/1/2015).
Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono menyebutkan alokasi subsidi FLPP selama 2015 sebesar Rp 5,1 triliun. Angka tersebut dialokasikan untuk membangun 60.000 rumah bagi MBR di Indonesia.
Di samping itu, Ilen juga meminta pemerintah membangun infrastruktur pendukung di kawasan-kawasan rumah MBR, seperti jalan, listrik, dan infrastruktur pendukung lain.
"Ketika pemerintah telah menyediakan infrastruktur, kami para pengembang tentu merasa terbantu. Jika akses jalan menuju kawasan hunian bagi MBR baik, tentu saja memudahkan bagi masyarakat itu sendiri, dan kegiatan ekonomi MBR di situ juga akan lebih mudah," jelas dia.
Selain itu, Ilen juga meminta pemerintah berkomitmen memberi bantuan dan kemudahan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Bantuan dana PSU yang dikucurkan oleh pemerintah bagi pengembang perumahan MBR dapat dijadikan stimulus untuk mau membangun rumah MBR sekaligus menekan harga rumah. (Ahm/)
 sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2163002/apersi-subsidi-rumah-rp-5-triliun-tak-memadai

Jatuhnya Pesawat Air Asia Jadi Momen Penting Buat Asuransi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan, seharusnya jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 menjadi pelajaran penting untuk masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia mengungkapkan, berangkat kejadian tersebut seharusnya masyarakat menjadikan asuransi sebagai instrumen untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.

"Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asuransi bagi kita," kata dia, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Sayangnya, dia bilang saat ini kepedulian masyarakat akan asuransi masih minim. Dia mengatakan saat ini 80 persen pengetahuan masyarakat hanya fokus pada perbankan sebagai saranan investasi.

"Pangsa pasar masih didominasi perbankan. 80 persen nasabah menempatkan dana perbankan bukan karena pengetahuan bagaimana perbankan, tapi karena mudah diakses dan melakukan transaksi," tuturnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar masyarakat kini menempatkan dana ke asuransi. Dia bilang, selain untuk investasi asuransi juga menjadi proteksi masyarakat.

Dia menambahkan, asuransi sendiri juga dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembiayaan jangka panjang.

"Pemerintah juga butuh dana dalam jangka panjang dari asuransi, kalau bank itu jangka pendek," tandas dia. (Amd/Gdn)

Industri Asuransi RI Masih `Loyo` Hadapi Pasar Bebas ASEAN

 Pasar keuangan Indonesia terutama perbankan dinilai siap menghadapi pasar bebas ASEAN. Akan tetapi, industri asuransi  masih perlu persiapan mendalam.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara mengungkapkan industri perbankan sudah siap mengawal para pengusaha yang akan terlibat dalam Asean Economic Community (AEC) 2015.

"Kalau dari sisi finansial sektor, sebenarnya Indonesia sudah siap, apalagi kita dalam hal perbankan, Indonesia sudah terdepan, dalam hal bagaimana  mengakses market lain," ungkap Mirza saat ditemui di Hotel Grand Mulia, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Hal itu dibuktikan dengan masuknya perbankan Indonesia dalam 10 perbankan di Asean yang memiliki kapitalisasi terbesar. Perbankan berkapitalisasi besar itu antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk.

Namun kesiapan industri perbankan itu diakui Mirza masih belum didukung dengan lembaga keuangan lainnya seperti industri asuransi yang pangsa pasarnya masih sedikit.

"Perbankan siap, kalau industri asuransi dan pembiayaan lainnya itu masih perlu disiapkan lebih matang lagi," jelas Mirza.

Lebih lanjut menurut Mirza kesiapan itu menjadi hal yang penting mengingat dalam pasar bebas ASEAN nanti akan menuntut semua pelaku industri untuk lebih kompetitif dalam bersaing.

"Lembaga keuangannya harus lebih siap, artinya kompetisi akan semakin keras," tegas mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Dengan adanya kesiapan itu, diharapkan nantinya Indonesia tidak hanya menjadi target ekspansi pasar negara-negara maju seperti Singapura dan Malaysia, melainkan juga mampu menggaet pangsa di dua negara tersebut.

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2031205/industri-asuransi-ri-masih-loyo-hadapi-pasar-bebas-asean

Dilantik Jadi Dewan Komisioner OJK, Mardiasmo Emban 4 Jabatan

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali hari ini mengambil sumpah jabatan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan amanah ini, tambah satu lagi beban di pundak Mardiasmo.

Saat ini, Mardiasmo tercatat sebagai Wakil Menteri Keuangan sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pria tinggi berkacamata ini juga masih mengembang tugas sebagai Kepala BPKP. Dengan demikian, Mardiasmo kini mengemban empat jabatan penting.

"Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi Anggota DK OJK dengan langsung atau tidak dengan dalih apapun untuk tidak memberikan sesuatu dalam jabatan ini. Juga tidak menerima apapun dalam jabatan ini serta menjalankan hak dan kewajiban saya," ucap dia saat mengucapkan sumpah.

Bertempat di Gedung Sekretariat MA, Cempaka Putih Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2015), Hatta mengambil sumpah Mardiasmo yang diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK. Mardiasmo resmi menggantikan posisi sebelumnya yang diisi Any Ratnawati.

Pengambilan sumpah ini dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan jajarannya, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan jajarannya. (Fik/Gdn)
sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2160208/dilantik-jadi-dewan-komisioner-ojk-mardiasmo-emban-4-jabatan

Minggu, 18 Januari 2015

35 BUMN Ini Bakal Dapat PMN di Era Jokowi

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun.

Ditemui saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2015), Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut, dari 35 perusahaan pelat merah yang akan mengantungi dana segar pemerintah adalah BUMN Pertanian, Infrastruktur, Perbankan, Transportasi, Manufaktur dan sebagainya.

"Total ada 35 BUMN yang mendapat tambahan PMN sebesar Rp 48,01 triliun di tahun ini," ungkap dia.

Sebanyak 35 perusahaan pelat merah yang akan menerima suntikan modal pemerintah tersebut, antara lain;

1. PT Angkasa Pura II Rp 3 triliun
2. PT ASDP Rp 1 triliun
3. PT Pelni Rp 500 miliar
4. PT Djakarta Lloyd Rp 350 miliar
5. PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun
6. Perum Perumnas Rp 2 triliun
7. PT Waskita Karya Tbk Rp 3,5 triliun
8. PT Adhi Karya Tbk Rp 1,4 triliun
9. PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) Rp 3,15 triliun
10. PTPN VII Rp 17,5 miliar
11. PTPN IX Rp 100 miliar
12. PTPN X Rp 97,5 miliar
13. PTPN XI Rp 65 miliar
14. PTPN XII Rp 70 miliar
15. PT PNM Rp 1 triliun
16. PT Garam Rp 300 miliar
17. PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 280 miliar
18. Perum Bulog Rp 3 triliun
19. PT Pertani Rp 470 miliar
20. PT Sang Hyang Seri Rp 400 miliar
21. PT Perikanan Nusantara Rp 200 miliar
22. Perum Perikanan Nusantara Rp 300 miliar
23. PT Dirgantara Indonesia Rp 400 miliar
24. PT DPS Rp 200 miliar
25. PT IKI Rp 200 miliar
26. PT Aneka Tambang Tbk Rp 7 triliun
27. PT Pindad Rp 700 miliar
28. PT KAI Rp 2,75 triliun
29. PT PPA Rp 2 triliun
30. PT Pengembangan Pariwista Rp 250 miliar
31. PT Bank Mandiri Tbk Rp 5,6 triliun
32. PT Pelindo IV Rp 2 triliun
33. PT Krakatau Steel Rp 956 miliar
34. PT Bahana PUI Rp 250 miliar
35. PT DKB Rp 900 miliar

(Fik/Ahm)
sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2163011/35-bumn-ini-bakal-dapat-pmn-di-era-jokowi

Harga BBM Turun, Rupiah Masih Tertekan

 Nilai tukar rupiah masih tertekan dan bergerak melemah bahkan saat harga bahan bakar minyak (BBM) turun sekitar 13 persen. Nilai tukar rupiah tercatat masih melemah ke kisaran 12.600 per dolar AS.

Data valuta asing (valas) Bloomberg, Senin (19/1/2015), menunjukkan nilai tukar rupiah melemah 0,09 persen ke level 12.601 per dolar AS pada perdagangan pukul 10:50 waktu Jakarta. Padahal di awal sesi, nilai tukar rupiah sempat menguat tipis ke level 12.579 per dolar AS.

Hingga menjelang siang, nilai tukar rupiah masih aktif berfluktuasi di kisaran 12.579 per dolar AS hingga 12.624 per dolar AS.

Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, mencatat nilai tukar rupiah melemah tipis ke level 12.612 per dolar AS. Rupiah terkoreksi 19 poin dari level 12.593 pada perdagangan sebelumnya.

Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia, Rangga Cipta menerangkan, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan pemangkasan harga BBM yang mulai berlaku hari Senin pekan ini. Sejak pengumuman turunnya harga BBM akhir pekan lalu, rupiah tercatat masih melemah.

"Bahkan hingga hari ini, sentimen positif masih juga belum meliputi rupiah," ujarnya.

Sejauh ini, pengaruh penguatan dolar AS juga masih terlalu kuat di pasar global. Akibatnya, penguatan signifikan itu mampu menutupi berbagai faktor positif yang berasal dari dalam negeri. (Sis/Gdn)

sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2162935/harga-bbm-turun-rupiah-masih-tertekan