Halaman

Sabtu, 07 Mei 2016

Akuntansi Internasional



TUGAS AK. INTERNASIONAL – STUDI KASUS
Earlyna Rachmonandes – 22212348
4EB16

PANAMA CITY – Panama Papers, sebuah dokumen yang membuat heboh dunia, saat dirilis kemarin (4/4). Di dalamnya terdapat ribuan nama individu dan perusahaan dari Indonesia. Dokumen rahasia yang memuat daftar klien besar di dunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya, itu dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ). Dari situs ICIJ, ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul saat kata kunci ”Indonesia” dimasukkan. Nama-nama tersebut terhubung dengan 43 nama perusahaan perekayasa bebas pajak (offshore). Pada laman yang sama muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom Listed Addresses.
Di antara 2.961 nama itu, ada beberapa nama individu dan pengusaha yang terkenal di Indonesia seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Muhammad Aksa Mahmud, Chairul Tanjung, Laksamana Sukardi, James T. Riady, Anindya N. Bakrie, dan Rachmat Gobel. Nama perusahaan yang terdaftar antara lain Agung Podomoro dan Texmaco Group. Di daftar alamat, sebagian besar berlokasi di Jakarta. Namun, ada juga beberapa yang berlokasi di Surabaya, Bali, Bandung, dan Medan
Dari rilis ICIJ, total ada 11 juta halaman dokumen yang ditemukan dari sumber yang tidak diungkap identitasnya. Misalnya, di Indonesia, terdapat nama-nama politikus, bintang olahraga, dan selebriti yang diduga menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan perekayasa pajak di luar negeri demi menghindari pajak.Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte (TB). Ada 4,8 juta e-mail; 3 juta database; 2,1 juta dokumen PDF; 1,1 juta foto; 320.000 dokumen teks; dan 2.000-an file lainnya.
Dokumen yang diungkap kemarin disimpan rapi selama sekitar 40 tahun oleh firma hukum di Panama, Mossack Fonseca. Kini sedikitnya 12 tokoh politik kelas dunia, termasuk mantan pemimpin negara, harus memberikan penjelasan panjang lebar kepada publik tentang persekongkolan pajak yang mereka lakukan.Para pemimpin dunia itu memercayakan pengelolaan aset dan kekayaan mereka kepada Mossack Fonseca. Tepatnya mengelola harta mereka supaya tidak terdeteksi negara.Dengan demikian, mereka tidak perlu membayar pajak. ”Mossack Fonseca membantu para kliennya mencuci uang, menghindari sanksi hukum, dan mengingkari pajak,” tulis BBC.
Selain pemimpin dan mantan pemimpin negara, ada sedikitnya 60 nama ajudan atau kolega orang berkuasa. Ada juga sederet nama selebriti kelas dunia yang mengakali pajak dengan bantuan profesional Mossack Fonseca. Antara lain bintang Bollywood Amitabh Bachchan dan legenda film kungfu Jackie Chan. Praktik akal-akalan pajak itu sudah diterapkan Mossack Fonseca selama empat dekade terakhir dengan aman.


Solusi untuk masalah kasus panama papers ialah :
1.      Diberikannya  insentif fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty), katakanlah akan terjadi repatriasi Rp1.000 triliun, atau sekitar US$77 miliar. Sehingga dapat menambah cadangan devisa yang saat ini US$107,5 miliar.
2.      Dibentuknya tim investigasi yang terdiri dari Dirjen Pajak, PPATK serta lembaga-lembaga terkait untuk melacak account kekayaan mereka dan berusaha memindahkan aset-aset mereka yang berasal dari kegiatan bisnis di Indonesia yang berada di luar negeri yang nantinya akan menghasilkan penerimaan pajak dari pos tersebut.
3.      Pemerintah bersama Dirjen Pajak membuat peraturan dan regulasi baru sehingga untuk menghindari hal ini terulang kembali seperti melakukan reformasi pajak atau dengan mengusulkan Badan Perpajakan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sumber : http://www.jpnn.com/

Jumat, 06 Mei 2016

Ikhtisarn PSAK No.1

PSAK 1 :
Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan telah disahkan menjadi Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
Memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
Amandemen PSAK 1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK (consequential amendment) sebagai berikut:
  • PSAK 3: Laporan Keuangan Interim
  • PSAK 5: Segmen Operasi
  • PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
  • PSAK 62: Kontrak Asuransi

Definisi
Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ’laporan keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.
Ketidakpraktisan. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan usaha yang memadai.Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari:
(a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
(b) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
Material Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memerhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan, dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan pertimbangan mengenai karakteristik dari masing-masing pengguna laporan tersebut.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuanganparagraf 25 menyatakan bahwa ‘pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.’ Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memerhatikan bagaimana pengguna laporan dengan karakteristik tersebut diharapkan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomi. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendaptan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pospos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya.Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain.Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke bagian laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaiman unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan
Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Peraturan Nomor VIII.G.7 menjelaskan bahwa peraturan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan memberikan pedoman mengenai struktur, isi, persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat umum maupun untuk disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan. Secara umum, laporan keuangan menyajikan informasi:
  1. Aset;
  2. Liabilitas;
  3. Ekuitas;
  4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
  5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
  6. Arus kas
Dapat disimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan digunakan untuk menyatakan pos keuangan baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang.

Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 1
Laporan keuangan yang lengkap di dalam PSAK No.1 terdiri dari:
  1. Laporan posisi keuangan (neraca pada akhir periode);
  2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
  3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
  4. Laporan arus kas selama periode;
  5. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
  6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 1 dan PSAK 101
PSAK 1 (2013)PSAK 101(2014)
Pernyataan ini berlaku bagi seluruh entitas,termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasiantidak berlaku untuk entitas syariah, karena penyajian laporankeuangan syariah diaturdalam PSAK 101: Penyajian LaporanKeuangan Syariah

PSAK 101:
Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang
berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor public.
Komponen Laporan Keuangan
Komponen Laporan Keuangan Lengkap:
  1. Laporan posisi keuangan
  2. Laporan laba rugi danpenghasilan komprehensiflain
  3. Laporan perubahan ekuitas
  4. Laporan arus kas
  5. Catatan atas laporankeuangan
  6. Informasi komparatif Komponen Laporan Keuangan Lengkap:
PSAK 101:
  1. Laporan posisi keuangan
  2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
  3. Laporan perubahan ekuitas
  4. Laporan arus kas
  5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
  6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
  7. Catatan atas laporan keuangan
  8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya
  9. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif

Komponen laporan keuangan yang ada pada PSAK No. 1 (revisi 2013) dan PSAK No. 101 (revisi 2014), tidak berbeda jauh. Yang menjadi perbedaan adalah di dalam PSAK No. 101 terdapat komponen laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang tidak terdapat pada PSAK No. 1 (revisi 2013).

Jumat, 29 April 2016

Tugas Softskill Akuntansi Internasional (Perpajakan Internasional)



Tugas Softskill
Akuntansi Internasional
(Perpajakan Internasional)
Earlyna Rachmonandes
22212348-  4eb16

A. Pengertian Pajak Internasional
            “Pajak Internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pelaksanaanya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina (Pacta Sunt Servanda).”
B. Sumber Hukum Pajak Internasional Indonesia
            Di Indonesia, pajak internasional khususnya mengenai P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadap Undang-undang domestik. Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B
C. Permasalahan Dalam Perpajakan Internasional
1.       Transfer Pricing
Kegiatan ini adalah mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar, membiayakan biaya-biaya lebih besar daripada harga yang wajar, thin capitalization (memperbesar utang dengan beban bunga untuk mengurangi laba). Misalnya: tarif pajak di Indonesia 28%, di Singapura 25%. PT A punya anak perusahaan B Ltd di Singapura, maka laba di PT A dapat digeser ke B Ltd yang tarifnya lbh kecil dengan cara B LTd meminjamkan uang dengan bunga yang besar, sehingga laba PT A berkurang, memang pendapatan B Ltd bertambah namun tarif pajaknya lebih kecil. Hal bisa juga dilakukan dengan PT A menjual rugi (mark down) barang dan jasa (harga jual di bawah ongkos produksinya) ke B Ltd. Di Indonesia, transfer pricing dicegah dalam UU PPh pasal 18 dimana pihak fiskus berhak mengkoreksi harga transaksi, penghitungan utang sebagai modal dan DER (Debt Equity Ratio).
2.       Treaty Shopping
Fasilitas di tax treaty justru bukannya menghindarkan pajak berganda namun malah memberi kesempatan bagi subjek pajak untuk tidak dikenakan pajak dimana-mana. Misalnya: Investasi SBI di bursa singapura dibebaskan pajak. Treaty Shopping diredam dengan ketentuan beneficial owner (penerima manfaat) dalam tax treaty (P3B) baik yang memakai model OECD maupun PBB sehingga tax treaty hanya berlaku bila penerima manfaat yang sebenarnya adalah residen di negara yang menandatangani tax treaty


3.       Tax Heaven Countries
Negara-negara yang memberikan keringanan pajak secara agresif seperti tarif pajak rendah, pengawasan pajak longgar telah membuat penerimaan pajak dari negara-negara berkembang merosot tajam. Negara tax heaven yang termasuk dalam KMK No.650/KMK04/1994 antara lain Argentina, Bahrain, Saudi Arabia, Mauritius, Hongkong, Caymand Island, dll. Saat ini negara tax heaven sedang dimusuhi dunia internasional, pengawasan tax avoidance (penghindaran pajak) di negara-negara tersebut sedang gencar-gencarnya. Berinvestasi di negara tax heaven beresiko besar terkena koreksi UU PPh Pasal 18. Lebih baik berinvestasi pada negara dengan tax treaty.

D. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) / Tax Treaty
            Adalah perjanjian pajak antar dua negara atau antar beberapa negara dalam upaya menghindari pajak berganda. Hal-hal yang ada didalamnya meliputi negara mana saja yang menjadi peserta dan terikat dalamperjanjian tersebut dan objek pajak apa yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Pada dasarnya tax treaty dapat dibedakan menjadi 3 macam :
1.       Menyebutkan jenis pajaknya tetapi tidak menyebutkan definisinya, hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penafsiran, sehingga sering kali ditambahkan klausal “jika terdapat keragu-raguan maka akan dibicarakan bersama”.
2.       Mencantumkan definisi pajak yang diliputinya disertai dengan nama pajaknya, yang pada waktu perjanjaian dibuat telah ada dan ditambah dengan ketentuan bahwa pada sewaktu-waktu tertentu otoritas keuangan dari masing-masing negara akan saling memberitahukan, pajak mana yang tunduk dalam perjanjiana tersebut.
3.       Menyebutkan nama pajaknya dengan ketentuan, bahwa perjanjian tersebut juga berlaku untuk pajak-pajak yang akan diadakan, dan pada hakekatnya mempunyai dasar yang sama.

E. Model Tax Treaty
            Dalam Perpajakan Internasional terdapat dua model persetujuantax treaty utama yang digunakan sebagai model untuk tax treaty antar negara-negara di dunia, antara lain :
1.  OECD Model
OECD merupakan singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development, adalah sebuah organisasi Internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Negara-negara anggotaOECD adalah negara negara yang maju, dimana arus barang, uang dan orang diantara mereka setara. Negara negara ini menggunakan asas residensial atau domisili untuk taxing right atau hak pemajakannya, dimanapenghasilan royalti tidak termasuk penghasilan yang dibebaskan dalam penghitungan pajak. Hak pemajakan atas royalti diberikan sepenuhnya kepada Negara Domisili.
Hal ini tidak menjadi masalah bagi negara-negara OECD dikarenakan kesetaraan tadi, hingga saling internetting perpajakan di lingkungan negara negara OECD. Hal ini kemudian menjadi tidak adil bila dilakukan modeltax treatyini dilakukan dengan negara negara berkembang, karena bila menggunakan asas residensial, maka negara negara berkembang tersebut tidak akan mendapatkan bagian hasil pajakkarena umumnya negara maju memiliki investasi di negara berkembang, sebaliknya negara berkembang memiliki sedikit investasi di negara negara maju.Metode yang digunakan pada tax treaty model OECD adalahexemption dancredit method.
2.  UN Model
UN merupakan singkatan dari United Nationatau dikenal sebagai PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), adalah sebuah organisasi yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.Oleh karena itu, model tax treaty UNlebih memungkinkan untuk mempertimbangkan berbagai kondisi negara-negara yang berbeda, sehingga sebisa mungkin tidak ada yang dirugikan dalam penetapan ketentuan persetujuan tax treaty.Maka UN model adalah model tax treaty yang lebih menjamin keadilan untuk negara negara berkembang.
Model tax treaty UN hanya mengatur perlakuan terhadap “penduduk” masing-masing negara dimana penghasilan yang diperoleh (atau kekayaan yang dimiliki) dari Negara Sumber diabaikan sama sekali oleh Negara Domisili dalam menghitung penghasilan lainnya yang diperoleh penduduknya (full exemption), sehingga penghasilan yang diperoleh dari Negara Sumber tidak dikenai pajak oleh Negara Domisili, tetapi penghasilan tersebut ikut diperhitungkan hanya untuk menentukan tarif progresif (exemption with progression).
Akibat dari exemption tersebut laba usaha yang diperoleh di negara sumber tidak dapat digunakan sebagai kompensasi kerugian di dalam negeri. Tapi, penghasilan atau kekayaan yang diperoleh atau dimiliki oleh penduduk dari negara domisili berasal atau berada di negara sumber, yang berdasarkan P3B ybs dikenai pajak di negara sumber, negara domisili harus memberikan pengurangan pajak yang dibayar di negara sumber tersebut.

            Pada kenyataannya, pada tax treaty yang dilakukan oleh dua negara(bilateral), model UN dan OECD tersebut hanya merupakan  gambaran umum, karena pada akhirnya, sistem dan keseluruhan tata cara yang dipakai tergantung isi perjanjian yang disepakati oleh dua buah negara yang melakukan perjanjian. Dan model tax treaty yangdijadikan acuan utama dalam perundingan P3B (tax treaty) Indonesia adalahmodelUN.
   Selain kedua model utama diatas, juga terdapat model yang dikembangkan oleh suatu negara untuk kepentingannya sendiri, misalnya US Model (1996, 2006); dan Multilateral Tax Treaty, yang tidak diterima secara luas dan hanya meliputi beberapa negara saja, contohya:
         Pakta Andean (Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador, Peru dan Venezuela)
         Nordic (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia)
         Maghribi Union (negara-negara di wilayah Afrika Utara)

F. Tujuan Kebijakan Perpajakan Internasional
            Untuk memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Salah satu upaya untuk meminimalkan beban tersebut adalah dengan melakukan penghindaraan pajak berganda internasional.
            Adanya kebijakan pajak internasional khususnya P3B dimaksudkan terutama untuk menghilangkan pajak berganda (double tax). Pajak berganda ini timbul karena dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Ketentuan-ketentuan dalam P3B yang dimaksudkan untuk mencegah pengenaan pajak berganda ini misalnya ;
Ø  Adanya ketentuan untuk menyelesaikan kasus dual residence di mana seseorang atau badan diakui sebagai subjek pajak dalam negeri (resident tax person) oleh dua negara yang berbeda.
Ø  Adanya ketentuan pembagian hak pemajakan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 P3B untuk jenis-jenis penghasilan tertentu. Pembagian hak pemajakan ini ada yang bersifat ekslusif diberikan hanya kepada satu negara dan ada juga yang berupa pembatasan kepada suatu negara untuk mengenakan pajak.
Ø  Adanya ketentuan tentang Corresponding Adjustment terhadap lawan transaksi di suatu negara dalam hal negara yang lain melakukan koreksi terhadap satu Wajib Pajak yang melakukan transfer pricing.
Ø  Adanya ketentuan tentang Mutual Agreement Procedures (MAP) di mana jika satu Wajib Pajak diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan P3B di negara lain maka Wajib Pajak tersebut dapat meminta otoritas pajak untuk menyelesaikan masalahnya melalui MAP ini.






G. Kasus Pajak Internasional Wajib Pajak Orang Pribadi

David Beckham Beramal untuk Hindari Pajak?

Oleh: Irvan Ali Fauzi
Bola - Selasa, 5 Februari 2013 | 14:04 WIB

            INILAH.COM, Paris - Isu tak sedap menyeruak bersamaan dengan langkah David Beckham ke Paris Saint-Germain. Beckham dituduh menghindari pajak yang membebaninya sebagai pekerja di Prancis. Beckham resmi bergabung dengan PSG Jumat (1/2/2013) akhir pekan lalu dengan kontrak berdurasi lima bulan. Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu kemudian menghibahkan semua gaji yang diterimanya dari PSG sebesar 800 ribu Euro (sekitar 10 miliar Rupiah) per bulan untuk sebuah panti asuhan. Niat baik ini justru menimbulkan syak wasangka.
            Presiden Prancis, Francois Hollande, menetapkan pajak sebesar 75 persen bagi seseorang yang tinggal di negaranya dengan penghasilan lebih dari 1 juta Euro atau sekitar 13 miliar Rupiah per tahun, baik itu penghasilan yang didapat dengan bekerja di Prancis maupun penghasilan yang didapat dari luar Prancis. Definisi menetap sendiri menurut hukum Prancis adalah orang yang tinggal di negeri asal Napoleon itu selama minimal enam bulan. Untuk menghindari ini, Beckham hanya mengikat kontrak selama lima bulan bersama PSG. Tak hanya itu, sang istri, Victoria, serta anak-anaknya, tetap tinggal di London sehingga Becks bisa tetap memegang KTP London.
            Selain itu, gajinya di PSG langsung disalurkan ke badan amal di Paris tanpa lebih dulu mampir ke rekeningnya. Dengan demikian, Beckham bisa membuktikan bahwa ia benar-benar tidak ‘cari untung’ di Prancis.Becks sendiri tetap mendapat bayaran dari PSG, namun jumlahnya amat kecil, yakni 2200 Euro atau sekitar 28 juta Rupiah per bulan. Ini adalah upah minimum bagi seorang pesepak bola profesional di Prancis.Beckham lebih baik memilih mengorbankan penghasilan total 4 juta Euro selama lima bulan di PSG daripada penghasilan totalnya, yang tahun lalu mencapai 30 juta Euro (390,5 miliar Rupiah) per tahun dibebani pajak hingga 22,5 juta Euro (292 miliar Rupiah).
Kebijakan sang presiden ini dikecam perdana menteri Prancis, Gerald Darmanin. Menurutnya, niat pemerintah untuk meraup pemasukan justru akan membuat sumber-sumber pemasukan dari sektor pajak mereka menjauh. “Saya lebih suka menarik 50 persen dari banyak wajib pajak, ketimbang 75 persen dari tak satupun orang,” keluhnya. Total kekayaan pemain berusia 37 tahun itu mencapai 234,6 juta Euro atau sekitar 3 triliun Rupiah


Referensi :
ü  http://kangom.blogspot.com/
ü  http://1man1a.wordpress.com/
ü  http://vidyariashintawati.blogspot.com/
ü  http://dudiwahyudi.com/
ü  http://kompas.com/
ü  http://bola.inilah.com/
ü  http://sport.detik.com/
ü  http://nasional.kontan.co.id/
ü  http://cetak.kompas.com/
ü  http://sport.detik.com/
ü  http://bisniskeuangan.kompas.com/
ü  http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Artikel_Pajak_170513.pdf
ü  http://www.aktual.co/
ü  http://www.bbc.co.uk/indonesia/
ü  http://jasaoffshore.blogspot.com/
ü  http://taxationindonesia.blogspot.com/
ü  http://jurnalakuntansikeuangan.com/