Berlawanan dengan Bursa Asia, IHSG Dibuka Menguat 12,81 Poin

Bursa saham Asia yang melemah ternyata tak mempengaruhi laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pagi ini. IHSG dibuka di zona hijau.

Pada pembukaan pukul 09.00 WIB, IHSG menguat 12,81 poin (0,24 persen) ke level 5.334,53. Indeks saham LQ45 menguat 0,34 persen ke level 923,13.

Penguatan indeks saham ditopang dari 80 saham yang menghijau. Sementara itu, 71 saham melemah. Sedangkan 77 saham lainnya diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan saham sekitar 24.321 kali dengan volume perdagangan saham 706,61 juta saham. Nilai transaksi harian saham sekitar Rp 600 miliar.

Secara sektoral, sebagian besar sektor saham menghijau kecuali sektor saham industri dasar turun 0,27 persen. Sektor saham aneka industri naik 0,57 persen, sektor saham manufaktur mendaki 0,21 persen, dan sektor saham infrastruktur menguat 0,17 persen.

Investor asing melakukan aksi beli pada pagi ini. Investor asing melakukan aksi beli bersih sekitar Rp 23 miliar. Sedangkan pemodal lokal melakukan aksi jual bersih sekitar Rp 23 miliar.

Pagi ini, saham-saham yang tercatat menguat dan sebagai penggerak indeks saham antara lain saham BRAU naik 12,79 persen ke level Rp 96 per saham, saham VICO mendaki 7,14 persen ke level Rp 120 per saham, dan saham BORN menguat 4,35 persen ke level Rp 54 per saham.

Sedangkan saham-saham yang menekan indeks saham antara lain saham CTTH turun 5,13 persen ke level Rp 74 per saham, saham ABBA tergelincir 3,12 persen ke level Rp 62 per saham, dan saham BEKS susut 2,86 persen ke level Rp 68 per saham.

Analis PT Samuel Sekuritas, Tiesha Narandha Putri menuturkan, Bursa AS dan Eropa menguat kemarin didukung technical rebound. Sedangkan Bursa Asia melemah terbatas dengan Nikkei ditutup dalam rangka hari libur publik.

Dari dalam negeri, rupiah dibuka melemah 0,34 persen ke level Rp 12.713 per dolar AS.

"Kami memperkirakan IHSG akan diperdagangkan mixed dengan kecenderungan menguat setelah melemah 0,5 persen di sesi perdagangan kemarin," jelasnya.(Gdn)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2174070/berlawanan-dengan-bursa-asia-ihsg-dibuka-menguat-1281-poin

Suntikan Modal Pemerintah Fokus ke BUMN Infrastruktur

Pemerintah dan Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 37,28 triliun pada tahun ini. Pagu tersebut dipangkas Rp 10,73 triliun dari usulan sebelumnya yang tercatat Rp 48,01 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima PMN pun berkurang dari 35 perusahaan menjadi 27 perusahaan.

Dari angka itu, bagian paling besar dari suntikan modal pemerintah bakal dinikmati oleh BUMN infrastruktur maupun yang diarahkan untuk membangun infrastruktur, seperti PT Hutama Karya, PT Waskita Karya Tbk, PT Angkasa Pura II, Perum Perumnas, PT Adhi Karya, PT Aneka Tambang Tbk dan sebagainya. Sedangkan perusahaan pelat merah di bidang pangan bernilai kecil, kecuali Perum Bulog yang mengantungi jatah PMN Rp 3 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku, alokasi PMN tersebut sesuai dengan target sasaran untuk mendukung program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Diberikan untuk BUMN infrastruktur memang sasarannya ke sana. Kalau diberikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum misalnya bikin jalan, cuma dapat proyek Rp 10 triliun dengan modal Rp 10 triliun. Tapi kalau ditaruh di BUMN Karya, mereka bisa pinjam ke bank sampai Rp 80 triliun, jadi naruh duit ke BUMN lebih besar dampaknya ketimbang instansi pemerintah," terang dia.

Sementara untuk BUMN pangan, lanjut Sofyan, program swasembada pangan oleh perusahaan pelat merah bukan mengandalkan PMN. Namun pemerintah perlu menyuntikkan modal ke Perum Bulog sebesar Rp 3 triliun sebagai stabilisator pangan.

"Swasembada bukan pakai PMN. Karena perlu bangun infrastruktur irigasi dan 2 juta hektare (ha), dan 1,5 juta ha di tahun dengan sehingga targetnya dalam dua tahun ini harus tuntas 3,5 juta ha. "Tapi kan kita beri subsidi pupuk, subsidi benih dan menaikkan harga beli padi. Ini akan memudahkan pemerintah meningkatkan produktitivitasnya," imbuh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani. (Fik/Gdn)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2174395/suntikan-modal-pemerintah-fokus-ke-bumn-infrastruktur

Banjir Jadi Momok Buat Pengembang Properti

Banjir Jakarta tak hanya ditakuti oleh warga saja, kalangan pengembang properti pun juga selalu dibayangi ketakutan akan datangnya banjir yang merendam hampir seluruh wilayah di Ibukota. Pasalnya, jika properti yang mereka bangun didatangi banjir maka harga akan langsung merosot.

"Titik banjir pada suatu properti menjadi momok buat pengembang," ucap Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Banjir, lanjutnya, akan mengganggu kelancaran bisnis para pengembang properti. Dampak yang ditimbulkan dari banjir, kata dia, mulai dari penurunan pembeli properti sampai harga jual properti yang ikut melorot karena calon konsumen akan berpikir dua kali saat membeli properti di daerah rawan banjir.

"Banjir dipastikan mengganggu calon konsumen membeli properti, jadi pembeli bisa langsung drop. Sedangkan harga bisa turun, tapi bisa juga tetap sama," jelasnya.

Eddy menilai, pemerintah daerah (pemda) hanya sibuk menanggulangi banjir saat air rob sudah menggenangi daerah Ibukota. Sementara paska banjir surut, pemerintah kembali lupa dengan komitmennya untuk mencegah banjir.

"Pemda selama ini cuma berkomitmen saat terjadi banjir. Setelah nggak musim banjir, pemda lupa dengan komitmennya alias nggak konsisten sehingga banjir menjadi kegiatan musiman di daerah langganan banjir," keluh dia. (Fik/Gdn)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2174405/banjir-jadi-momok-buat-pengembang-properti

Kendalikan Inflasi, BI & Pemerintah Bali Kembangkan SiGapura

Berbagai langkah terus ditempuh oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjaga tingkat inflasi. Salah satu hal yang ditempuh oleh BI kantor perwakilan Bali adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membentuk Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kepala BI perwakilan Bali, Dewi Setyowati menjelaskan, hingga akhir 2014 lalu, TPID Provinsi Bali telah terbentuk di Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.

"Hari ini, BI bersama dengan Pemerintah Daerah berinisiatif untuk membentuk TPID  di 7 kabupaten lainnya," jelasnya seperti dikutip dalam keterangan, Rabu (11/2/2015).

Dengan adanya TPID di 9 kabupaten dan kota tersebut, diharapkan kenaikan harga barang dan jasa bisa lebih terarah dan angka inflasi bisa terkendali.

Selain itu, guna memperkuat peran dan fungsi TPID di tiap kabupaten dan kota tersebut, BI Bali  bersama Pemerintah Provinsi Bali juga mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang  diberi  nama  SiGapura.

Pusat informasi tersebut sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional untuk mencapai  tujuan akhir yaitu  peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Setiap kabupaten diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan data bagi SiGapura di wilayah masing-masing. Data tersebut meliputi harga komoditas, produksi, konsumsi  dan perdagangan antar daerah.

SiGapura tersebut akan memberikan informasi terintegrasi yang menyajikan data harga komoditas utama penyumbang inflasi. Dengan adanya informasi harga bahan pangan yang terpercaya ini diyakini dapat meredam lonjakan harga pangan yang kerap dipicu oleh minimnya akses informasi terhadap harga acuan dan mempengaruhi ekspektasi pembentukan  harga.

Untuk diketahui, pusat informasi tersebut juga telah dibentuk di Jakarta dan juga Bandung. (Gdn)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2174446/kendalikan-inflasi-bi-amp-pemerintah-bali-kembangkan-sigapura

Menteri Koperasi Minta Pejabat Daerah Lindungi Sektor UKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AA Gede Ngurah Puspayoga mengaku prihatin atas toko-toko modern yang marak di Tanah Air. Dari pengamatan yang dilakukan, keberadaan toko tersebut sekarang sudah masuk ke pelosok-pelosok daerah.
Dia pun menegaskan, keberadaan toko tersebut dapat menghantam UKM berbasis ekonomi kerakyatan sebagai ciri khas Indonesia.
"Yang di daerah sampai masuk pedesaan kampung, memprihatikan. Kami kalau turun daerah, jangan sampai ekonomi kerakyatan tergerus," kata dia, Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Untuk Jakarta sendiri, kondisi itu lebih memprihatinkan. Lantaran, toko-toko modern tersebut sebagian tak berizin alias bodong. Melihat hal tersebut, dia meminta pejabat berwenang melakukan evaluasi. Kalau perlu, dilakukan tindakan penutupan usaha.
"Kami sudah datangi Pak Djarwo, Wakil Gubernur DKI saya sampaikan, toko modern yang tak punya izin, yang bodong ini dievaluasi, kalau perlu tutup saja," ujar dia.
Namun, untuk toko modern yang memiliki prosedur yang jelas diharapkan membuka akses terhadap produk-produk UKM. Itu guna menjaga keberlanjutan UKM.
"Yang tidak bodong, mari berikan kepada pelaku usaha mikro. Jadi hasil mikro masuk itu dengan persentase jelas," terang Puspayoga.
Izin pendirian toko modern merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dia pun menerangkan pihak kementerian tak punya wewenang untuk campur tangan dalam masalah pengendalian toko modern.
"Secara umum mengenai toko-toko modern yang menggeser ekonomi kerakyatan di pedesaan kami di kementerian tak punya kewenangan. Karena kewenangan mengeluarkan  izin adalah bupati wali kota, kami hanya koordinasi," tutur Puspayoga. (Amd/Ahm)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2174466/menteri-koperasi-minta-pejabat-daerah-lindungi-sektor-ukm